Badan Usaha: Jenis dan Cara Memilihnya untuk UMKM

Saat memulai usaha, satu keputusan awal sering terlewat: memilih bentuk badan usaha. Banyak pelaku usaha menyamakan 'badan usaha' dengan 'perusahaan', padahal keduanya berbeda. Perusahaan adalah kegiatan atau tempat usaha berjalan; badan usaha adalah bentuk hukum yang menaunginya, dan bentuk itu menentukan tanggung jawab, pajak, hingga kemudahan akses pembiayaan. Uraian berikut memetakan jenis badan usaha di Indonesia dan cara memilih yang sesuai skala usaha Anda.

Pemilihan bentuk bukan sekadar formalitas. Ia menentukan sejauh mana harta pribadi Anda ikut bertanggung jawab bila usaha berutang, berapa besar pajak yang dikenakan, dan seberapa mudah usaha dipercaya mitra maupun bank.

Apa itu badan usaha?

Badan usaha adalah kesatuan hukum dan ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan lewat kegiatan usaha. Secara hukum, badan usaha dibagi dua: yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Perbedaan intinya ada pada pemisahan harta, badan hukum memiliki kekayaan yang terpisah dari pemiliknya, sedangkan yang bukan badan hukum tidak.

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.”UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 1

Jenis badan usaha di Indonesia

Bentuk yang lazim dipakai pelaku usaha dapat dirangkum sebagai berikut, dari yang paling sederhana hingga yang berbadan hukum penuh:

Yang bukan badan hukum: perorangan, firma, CV

Usaha perseorangan adalah bentuk paling sederhana, dimiliki dan dijalankan satu orang tanpa pemisahan harta. Firma dan CV melibatkan lebih dari satu orang. Pada firma, semua sekutu menjalankan usaha dan bertanggung jawab penuh. Pada CV, ada sekutu aktif yang menjalankan usaha dengan tanggung jawab tak terbatas dan sekutu pasif yang hanya menyetor modal dengan tanggung jawab sebatas modalnya. Ketiganya tidak memisahkan harta pribadi dari harta usaha, sehingga risiko pribadi pemilik lebih besar bila usaha menghadapi utang.

Yang berbadan hukum: PT, PT Perorangan, koperasi

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum dengan modal terbagi atas saham; tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetor. Koperasi adalah badan hukum yang dimiliki bersama anggotanya dan dijalankan atas asas kekeluargaan. Keduanya memisahkan harta badan usaha dari harta pribadi, sehingga melindungi pemilik saat usaha menghadapi kewajiban. Sejak Undang-Undang Cipta Kerja, hadir pula PT Perorangan sebagai jalan tengah bagi usaha mikro dan kecil.

PT Perorangan: jalan tengah untuk UMKM

Bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang ingin perlindungan badan hukum tanpa kerumitan PT biasa, PT Perorangan menjadi pilihan menarik. Pendiriannya cukup dengan surat pernyataan pendirian yang didaftarkan secara elektronik ke Kementerian Hukum, tanpa perlu akta notaris atau modal besar. Bentuk ini memisahkan harta pribadi dari usaha, kelebihan yang tidak dimiliki usaha perseorangan, sekaligus memudahkan pembukuan dan akses pembiayaan formal.

Cara memilih bentuk badan usaha

Tidak ada bentuk yang 'terbaik' untuk semua. Timbang beberapa hal berikut sesuai kondisi usaha Anda:

• Skala & modal: usaha mikro pemula cukup perseorangan; usaha yang tumbuh dan butuh perlindungan harta condong ke PT Perorangan atau PT.
• Risiko: makin besar potensi utang usaha, makin penting badan hukum yang membatasi tanggung jawab pemilik.
• Pajak: tiap bentuk punya perlakuan pajak berbeda; PT memiliki kewajiban tersendiri yang perlu diperhitungkan.
• Kredibilitas: mitra, tender, dan sebagian pembiayaan lebih percaya pada badan hukum.
• Rencana jangka panjang: bila berencana menggandeng investor atau memisahkan kepemilikan, PT lebih fleksibel.

Bisakah bentuk badan usaha diubah nanti?

Bisa, dan ini penting diketahui pemula. Bentuk badan usaha bukan keputusan permanen. Usaha yang dimulai sebagai perseorangan dapat ditingkatkan menjadi PT Perorangan, lalu menjadi PT biasa saat skala membesar atau saat menggandeng mitra dan investor. Karena itu, tak perlu menunda memulai hanya karena ragu memilih bentuk, mulai dari yang paling sederhana yang sesuai skala, lalu naikkan seiring kebutuhan. Setiap kali bentuk berubah, perbarui pula data di OSS dan dokumen legalitas agar tetap selaras.

Kaitan dengan legalitas dan KUR

Apa pun bentuk yang dipilih, setiap badan usaha tetap perlu Nomor Induk Berusaha (NIB) lewat OSS sebagai legalitas dasar. Untuk pengajuan KUR, mayoritas debitur adalah usaha perseorangan atau PT Perorangan berskala mikro dan kecil; yang diminta bank adalah bukti usaha berjalan beserta legalitasnya, bukan bentuk badan tertentu. Namun bentuk badan hukum dapat memperkuat posisi saat plafon yang diajukan lebih besar.

Menentukan bentuk badan usaha sejak awal memudahkan langkah berikutnya, dari mengurus NIB, membuka rekening usaha, hingga mengajukan pembiayaan. Bila ragu, mulai dari bentuk paling sederhana yang sesuai skala, lalu tingkatkan seiring usaha berkembang.