Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk Pengajuan KUR

Surat Keterangan Usaha (SKU) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah desa atau kelurahan untuk menerangkan bahwa seseorang benar-benar memiliki dan menjalankan kegiatan usaha di wilayah administratif tersebut. Bagi pelaku usaha mikro yang hendak mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR), SKU kerap diminta bank sebagai bukti keberadaan usaha, terutama bila pemohon belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Artikel ini merangkum apa itu SKU, dasar hukumnya dalam konteks KUR, syarat dan langkah membuatnya baik secara langsung di kantor kelurahan maupun online, masa berlaku, biaya, serta kapan sebaiknya Anda memilih SKU atau NIB. Seluruh informasi diperiksa dari sumber resmi dan pemberitaan kredibel; daftar rujukan tersedia di akhir halaman.

Apa itu Surat Keterangan Usaha?

SKU pada dasarnya adalah surat pengantar yang menegaskan status seseorang sebagai pelaku usaha di suatu wilayah. Surat ini diterbitkan oleh pejabat berwenang di tingkat kelurahan atau desa, umumnya setelah pemohon memperoleh surat pengantar dari Ketua RT dan RW setempat. Karena sifatnya menerangkan fakta di lapangan, SKU memuat identitas pemilik, jenis usaha, dan alamat tempat usaha dijalankan.

Menurut laman edukasi Pegadaian, SKU berfungsi sebagai bukti legal keberadaan usaha yang kerap menjadi syarat administratif untuk mengakses layanan keuangan formal, mulai dari pembukaan rekening usaha hingga pengajuan pinjaman modal. Inilah alasan SKU menjadi salah satu dokumen pertama yang diurus pelaku usaha mikro sebelum berhubungan dengan bank.

Informasi yang tercantum dalam SKU

Meski formatnya sedikit berbeda antardaerah, sebuah SKU umumnya memuat data yang sama. Mengenali isinya membantu Anda memeriksa apakah surat sudah benar sebelum dipakai melengkapi berkas bank. Umumnya SKU memuat:

• Kop dan nomor surat resmi desa atau kelurahan.
• Nama, NIK, dan alamat pemilik usaha sesuai KTP.
• Nama, jenis, dan alamat tempat usaha dijalankan.
• Pernyataan bahwa usaha benar berjalan di wilayah tersebut.
• Tanggal terbit, masa berlaku, serta tanda tangan dan stempel lurah atau kepala desa.

Dasar hukum: kenapa SKU diminta untuk KUR

Ketentuan pelaksanaan KUR diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Dalam kerangka itu, calon debitur diminta menunjukkan legalitas usaha. Bagi pemohon yang belum memiliki NIB, dokumen yang lazim diterima sebagai penggantinya adalah Surat Keterangan Usaha dari kelurahan atau desa.

“Calon debitur KUR yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha yang diterbitkan oleh pejabat berwenang di tingkat kelurahan atau desa sebagai bukti legalitas usaha.”— Ringkasan ketentuan pelaksanaan KUR, Kemenko Perekonomian

Perlu dicatat bahwa masing-masing bank penyalur memiliki prosedur teknis sendiri. Ada bank yang mensyaratkan SKU untuk seluruh pemohon KUR mikro, ada pula yang sudah menerima NIB sebagai gantinya. Karena itu, langkah paling aman adalah menanyakan langsung dokumen yang diminta kepada bank penyalur pilihan Anda sebelum mengurus berkas.

Fungsi SKU selain untuk KUR

Meski banyak dicari dalam konteks pengajuan pinjaman, kegunaan SKU sebenarnya lebih luas. Beberapa fungsi yang umum antara lain:

• Syarat pengajuan KUR dan kredit modal kerja di bank maupun lembaga pembiayaan.
• Pendukung permohonan bantuan pemerintah untuk pelaku usaha mikro.
• Persyaratan pembukaan rekening atas nama usaha di sejumlah bank.
• Kelengkapan administrasi untuk mengurus izin atau sertifikasi usaha lain.
• Bukti domisili usaha saat mengikuti program pelatihan atau kemitraan.

Syarat membuat SKU

Persyaratan SKU relatif ringan dan seragam di sebagian besar daerah. Siapkan dokumen berikut sebelum mendatangi kantor kelurahan atau desa:

• KTP asli dan fotokopi atas nama pemilik usaha.
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebagai bukti domisili.
• Surat pengantar dari Ketua RT dan RW setempat.
• Keterangan jenis usaha dan alamat lokasi usaha.
• Pas foto bila diminta oleh kelurahan/desa (tidak selalu wajib).

Cara membuat SKU secara langsung

Prosedur konvensional membuat SKU berlangsung berjenjang dari tingkat RT hingga kelurahan atau desa. Langkahnya sebagai berikut:

• Minta surat pengantar ke Ketua RT, lalu mintakan tanda tangan Ketua RW.
• Bawa surat pengantar beserta KTP dan KK ke kantor kelurahan atau desa.
• Isi formulir permohonan SKU dan sampaikan keterangan usaha Anda.
• Petugas memverifikasi berkas, lalu SKU diterbitkan dan ditandatangani lurah atau kepala desa.

Di banyak daerah, proses ini bisa selesai dalam satu hari kerja selama berkas lengkap. Menurut publikasi pemerintah desa, seluruh tahapan dari pengantar RT hingga penerbitan surat dirancang agar sederhana dan tidak berbelit.

Cara membuat SKU secara online

Seiring digitalisasi layanan publik, sejumlah pemerintah daerah kini menyediakan pengurusan SKU secara daring melalui portal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau aplikasi desa/kelurahan digital. Alurnya umumnya: membuat akun pada portal layanan daerah, mengunggah KTP, KK, dan surat pengantar RT/RW, mengisi data usaha, lalu menunggu verifikasi petugas. Setelah disetujui, SKU dapat diunduh dalam bentuk berkas elektronik bertanda tangan digital.

Ketersediaan layanan online sangat bergantung pada daerah masing-masing. Jika wilayah Anda belum menyediakannya, jalur langsung ke kantor kelurahan tetap menjadi cara yang paling pasti.

Biaya dan masa berlaku

Penerbitan SKU pada dasarnya gratis atau hanya dikenai biaya administrasi kecil sesuai ketentuan daerah. Waspadai pungutan yang tidak wajar. Masa berlaku SKU bervariasi menurut kebijakan setempat, umumnya berkisar enam bulan hingga satu tahun. Sebelum masa berlaku habis, pelaku usaha dapat memperpanjang dengan membawa dokumen persyaratan ke kantor desa dan mengajukan permohonan perpanjangan.

SKU, SKDU, dan NIB — jangan tertukar

Tiga istilah ini kerap membingungkan pelaku usaha. Surat Keterangan Usaha (SKU) menerangkan bahwa seseorang menjalankan usaha. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) menegaskan alamat atau lokasi tempat usaha berada — sebagian daerah menggabungkannya ke dalam SKU. Sementara Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas berusaha berskala nasional yang diterbitkan sistem OSS pusat, bukan surat dari kelurahan. Untuk KUR, yang paling sering diminta adalah SKU atau NIB; pastikan Anda menyiapkan dokumen yang tepat sesuai permintaan bank penyalur.

SKU atau NIB — mana untuk KUR 2026?

Sejak sistem Online Single Submission (OSS) berjalan, NIB makin sering diterima bank sebagai bukti legalitas usaha, bahkan lebih kuat karena berstatus identitas berusaha berskala nasional. SKU tetap relevan sebagai jalur cepat, khususnya bila Anda membutuhkan dokumen dalam waktu singkat atau bank penyalur secara spesifik memintanya. Untuk jangka panjang, mengurus NIB — yang gratis dan berlaku seterusnya — adalah langkah yang lebih menguntungkan. Banyak pelaku usaha akhirnya menyiapkan keduanya.

Tips agar pengurusan lancar

• Urus surat pengantar RT/RW lebih dulu; tanpa ini permohonan biasanya ditolak.
• Datang pada jam pelayanan dan bawa dokumen asli beserta fotokopinya.
• Tanyakan lebih dulu ke bank penyalur apakah mereka meminta SKU, NIB, atau keduanya.
• Simpan salinan digital SKU agar mudah dilampirkan saat pengajuan online.
• Catat tanggal masa berlaku dan perpanjang sebelum kedaluwarsa.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menganggap SKU berlaku selamanya, padahal ada masa kedaluwarsa dan perlu diperpanjang.
• Datang ke kelurahan tanpa surat pengantar RT/RW sehingga permohonan ditolak.
• Mengira SKU dan NIB sama; keduanya dokumen berbeda dengan penerbit berbeda.
• Membayar calo untuk sesuatu yang sebenarnya gratis atau berbiaya sangat kecil.

Dengan menyiapkan berkas sejak awal dan memastikan dokumen yang diminta bank, proses pengajuan KUR Anda akan jauh lebih lancar. SKU hanyalah satu bagian dari kelengkapan; lengkapi pula dengan dokumen identitas dan, bila memungkinkan, NIB.