KUR Tanpa Jaminan: Benarkah Bisa?

Salah satu daya tarik Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kemungkinan mengajukan pinjaman tanpa agunan tambahan. Banyak pelaku usaha mikro bertanya: benarkah KUR bisa tanpa jaminan? Jawabannya perlu dipahami dengan tepat agar tidak keliru. Artikel ini menjelaskan maksud 'tanpa jaminan' dalam KUR, batas plafonnya, dan kapan agunan diminta.

Beda agunan pokok dan agunan tambahan

Dalam pembiayaan, ada dua jenis jaminan. Agunan pokok adalah usaha atau objek yang dibiayai itu sendiri — pada KUR, usaha Anda menjadi agunan pokoknya. Agunan tambahan adalah aset lain di luar usaha, seperti sertifikat tanah atau BPKB kendaraan. Ketika orang menyebut 'KUR tanpa jaminan', yang dimaksud adalah tanpa agunan tambahan.

“Untuk KUR Super Mikro dan Mikro, agunan tambahan tidak diwajibkan; usaha yang dibiayai berperan sebagai jaminan pokok.”— Ringkasan ketentuan pelaksanaan KUR

Plafon yang bisa tanpa agunan tambahan

Ketentuan agunan tambahan bergantung pada besar plafon:

Dengan kata lain, pinjaman sampai Rp100 juta lewat KUR Super Mikro dan Mikro umumnya tidak menuntut agunan tambahan. Begitu plafon melewati Rp100 juta (KUR Kecil), bank biasanya meminta agunan tambahan sesuai kebijakannya.

Tanpa jaminan bukan berarti tanpa kewajiban

Meski tanpa agunan tambahan, KUR tetap pinjaman yang wajib dibayar sesuai jadwal. Tunggakan tetap tercatat di SLIK OJK dan memengaruhi peluang mengajukan kredit di kemudian hari. Pinjamlah sesuai kemampuan bayar, dan hitung angsurannya lebih dulu.

Waspada penawaran menyesatkan

Frasa 'tanpa jaminan' kerap dipakai penawaran pinjaman yang tidak resmi untuk memikat. Ingat: pengajuan KUR tidak memungut biaya di muka, dan hanya diajukan melalui bank penyalur resmi. Jika ada yang meminta transfer untuk 'memuluskan' pengajuan tanpa jaminan, itu penipuan.

Jadi, KUR memang bisa tanpa agunan tambahan untuk plafon mikro — tetapi tetap melalui penilaian kelayakan usaha dan tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar. Pahami syaratnya dan hitung angsurannya sebelum mengajukan.